Seksi Angkutan Orang dan Barang


 

TUPOKSI :

Seksi Angkutan Orang dan Barang dipimpin seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Bidang Angkutan dengan tugas merumuskan kebijaksanaan teknis, menyusun Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan rencana pembinaan dan bimbingan dalam penyelenggaraan angkutan orang dan barang. yang dijabarkan ke dalam 18 (delapan belas) fungsi :

  1. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugasnya kepada kepada bawahan;
  3. penyusunan dan menetapkan trayek angkutan orang dan barang;
  4. pelaksanaan analisis terhadap rasio penumpang dengan kendaraan yang harus disediakan guna keperluan angkutan orang / penumpang dan barang;
  5. pengelolaan dan melayani perizinan trayek angkutan orang dan barang dan izin usaha angkutan orang dan barang serta izin operasi;
  6. penyiapan surat-surat dan rekomendasi yang diperlukan untuk menetapkan tarif angkutan orang dan barang;
  7. pengamatan pelaksanaan tarif angkutan orang dan barang yang telah ditetapkan agar berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
  9. pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau serta penyeberangan;
  10. penetapan lokasi rambu, lokasi pelabuhan dan penyeberangan lintas Kabupaten;
  11. pengawasan pemenuhan mutu, pelayanan mutu sarana angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP);
  12. pengawasan badan atau barang berbahaya dengan angkutan SDP serta mutu pelayanan Kapal Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP) yang akan dioperasikan;
  13. penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan prasarana angkutan sungai di Kabupaten;
  14. penyusunan pembangunan dan pemeliharaan alur sungai di Kabupaten;
  15. pemberian Izin pembuatan tempat pembinaan kayu (Log Pond) jaringan terapung dan kerabah di sungai dan danau;
  16. pemberian izin bangunan prasarana yang melintas alur sungai dan danau; dan
  17. pemberian izin usaha angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP).