Kepala Dinas


 

TUPOKSI :

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas Perhubungan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan Darat berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati yang dijabarkan ke dalam 18 (delapan belas) fungsi, yaitu :

  1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
  2. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan Umum Perlengkapan dan Keuangandinas;
  3. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya;
  5. Merumuskan visi dan misi serta menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan;
  6. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan ;
  7. Mengkoordinir dan mengarahkan pengelolaan keuangan serta urusan umum dan Umum Perlengkapan dan Keuangan dinas;
  8. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan kegiatan pada sekretariat dan bidang-bidang di bawahnya;
  9. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang perhubungan;
  10. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional tugas unit pelaksana teknis dinas (UPTD;
  11. Menyelenggarakan kegiatan bidang perhubungan darat yang meliputi manajemen dan operasional lalu-lintas, sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan;
  12. Menyelenggarakan kegiatan bidang udara yang meliputi Bandar udara serta sarana diseminasi informasi;
  13. Memberikan pelayanan perizinan/non perizinan yang masih menjadi kewenangannya serta bertanggungjawab atas pengelolaan pendapatan yang bersumber dari retribusi baik yang sudah dilimpahkan kewenanganya kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu maupun yang masih menjadi kewenangannya;
  14. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas proses pengadaaan barang/jasa di lingkup dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  15. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
  16. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pertimbangan sesuai bidangnya;
  17. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan; dan
  18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.